Ringkasan Laporan Tahunan 2018
Dalam rangka menjalankan mandat baru Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang diamanatkan oleh UU No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK) dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi LPS sebagai otoritas resolusi bank, pada tahun 2016 LPS telah menetapkan visi dan misi baru. Untuk mencapai visi dan misi baru tersebut, LPS perlu melakukan transformasi yang berkelanjutan seperti telah dituangkan dalam Master Plan Transformasi. LPS menetapkan tiga fase transformasi yang akan dilalui yakni Fase I tahun 2017-2018 (pembangunan pondasi); fase II tahun 2019-2020 (pengembangan), dan Fase III tahun 2021 (pencapaian end state).
Mandat baru LPS yang diamanatkan oleh UU PPKSK tersebut utamanya adalah tambahan metode resolusi bank melalui purchase and assumptions (P&A) dan bridge bank, early access pada bank yang bermasalah, LPS sebagai penyelenggara Program Restrukturisasi Perbankan (PRP) dalam kondisi krisis sistem keuangan yang membahayakan perekonomian nasional, dan tambahan alternatif pendanaan dalam rangka resolusi bank. Untuk bisa melaksanakan mandat dan kewenangan baru ini secara efektif, LPS perlu melakukan transformasi organisasi.
Proses transformasi juga dilakukan untuk meningkatkan efektivitas fungsi LPS dalam melaksanakan penjaminan dan resolusi bank, terutama kemampuan dalam resolusi bank umum skala menengah dan besar. Beberapa hal yang perlu ditingkatkan antara lain adalah fungsi pemeriksaan bank, percepatan pembayaran klaim penjaminan, dan penguatan budaya organisasi.
Transformasi yang dilakukan sejak tahun 2017 merupakan cerminan komitmen LPS untuk secara terus menerus melakukan inovasi untuk meningkatkan kemampuan LPS dalam menjalan fungsinya sebagai otoritas resolusi yang pada akhirnya akan menjadi salah satu pendorong terciptanya stabilitas system keuangan nasional.
